Dewan Jenderal dan Dokumen "Gilchrist"

Jakarta 9 Agustus 1999: Pada awal Mei 1965, Brigjen Polisi Sutarto Kepala Staf BPI memberitahukan kepada Subandrio tentang adanya "Dewan Jenderal" yang akan melakukan coup d'tat karena tidak menyetujui kebijaksanaan Presiden. Sumber beritanya berasal dari Hariyodisastro, anggota DPR-GR dari golongan PKI, Wirantomo dari CGMI, dan Syarifudin Tanjung, anggota kader inti Front Marhaenis. Berita ini tidak pernah dicek kebenarannya baik oleh Sutarto maupun Subandrio. Dalih ini kemudian diterjemahkan oleh PKI untuk membenarkan G-30-S/PKI-nya (lebih baik mendahului daripada didahului, demikian D.N. Aidit, vide berkas perkara Nyono).

Pada pertengahan bulan Mei 1965, Subandrio melarui pos (Jakarta) telah menerima sehelai surat tanpa ada tanda tangan dan tanpa alamat pengirim dengan lampiran sebuah dokumen konsep surat Gilchrist yang juga tidak ditandatangani. Dalam dokumen itu terdapat kata-kata our local army friends.

Pada tanggal 26 Mei 1965, kurang lebih jam 11.00 pagi, Subandrio tanpa menyelidiki lebih jauh dokumen itu telah melaporkan kepada Presiden untuk segera mengambil tindakan dengan memerintahkan, agar keempat Panglima Angkatan Bersenjata menghadap di Istana Merdeka untuk mengadakan rapat, di mana Presiden secara langsung menanyakan kepada Jenderal A.Yani tentang Dewan Jenderal yang bertugas menilai kebijaksanaan Presiden. Jenderal A. Yani menjelaskan bahwa Dewan Jenderal itu tidak ada, yang ada adalah suatu Dewan yang terdiri dari para Jenderal Angkatan Darat yang bertugas meneliti kenaikan pangkat dari Jabatan Perwira Tinggi Angkatan Darat.

Dari kondisi yang berkembang sekarang melalui alam keterbukaan ini, para anggota PKI yang telah membunuh para perwira terbaik Angkatan Darat pada tahun 1965 itu, berusaha dengan berbagai dalih seakan-akan mereka tidak bersalah, bahwa PKI hanyalah korban Angkatan Darat. Sebagai orang yang lama menangani masalah keamanan negara dan sebagai musuh utama PKI, mengetahui benar dalih-dalih PKI untuk melepaskan diri dari perbuatan-perbuatannya yang menghalalkan segala cara.

Dari berbagai laporan yang saya peroleh, tokoh Lekra Pramudya Ananta Toer sedang melakukan perlawatan di beberapa negara, untuk menjelaskan keperluan yang sama seperti pernyataan Kolonel A. Latief dan Sersan Boengkoes.

Kepada generasi muda perlu diingatkan, bahwa pemutarbalikan fakta di masa sekarang, tujuan utamanya adalah untuk memporak-porandakan posisi TNI di mata rakyat. Kemudian tujuan akhirnya adalah menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara sistematis yang gejalanya semakin nyata dimulai dari ujung barat Indonesia (Aceh) dan ujung timur (Irian Jaya).

Bila generasi muda terbius dengan HAM tanpa memupuk rasa Nasionalisme, maka suatu saat pasti menjadi 'mangsa' negara-negara lain yang lebih kuat. Mempertentangkan sesama Angkatan sebagaimana dulu dilakukan PKI, sekarang sudah mulai tampak. Pihak lain yang lebih kuat yang dulu bermusuhan dengan Komunis, sekarang tampak menjalin kerjasama tapi dengan tujuan yang berbeda.

Memang Partai Komunis telah hancur di beberapa negeri, tetapi sebagai ideologi tetap terus berkembang. Bahkan tidak tertutup kemungkinan ada pihak lain yang tidak ingin tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ikut bermain meniupkan pertentangan di antara sesama Angkatan, sebagaimana dulu pernah dilakukan oleh PKI melalui BPI (Badan Pusat Intelejen).

*** SMC, Dipetik dari sambutan pada buku: Dua Jenderal Besar Bicara tentang Gestapu/PKI.