MARET 1983

Mengumumkan Susunan Kabinet Pembangunan IV

RABU, 16 MARET: Bertempat di Istana Merdeka. malam ini Presiden Soeharto mengumurnkan susunan Kabinet Pembangunan IV. Kabinet yang akan berfungsi selama lima tahun mendatang ini terdiri atas 21 menteri. tiga menteri koordinator. delapan menteri muda. dan tiga pejabat setingkat menteri. Jika dibandingkan dengan kabinet sebelumnya. maka jumlah departemen dalam Kabinet Pembangunan IV ini adalah lebih banyak. Selain itu dalam kabinet ini juga terdapat sejumlah menteri negara dan menteri muda. Adapun komposisi lengkap Kabinet Pembangunan IV dapat dilihat dalam Lampiran.

Dalam pengumuman itu Presiden juga mengemukakan lima sasaran yang harus dicapai oleh kabinet dalam kurun waktu lima tahun mendatang. yaitu: (1) meningkatnya Trilogi Pembangunanyang didukung olehketahanan nasional yang mantap; (2) meningkatnya pendayagunaan aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa; (3) meningkatnya pemasyarakatan ideologi Pancasila dalam mengembangkan Demokrasi Pancasila dan P4 dalam rangka memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa; (4) meningkatnya pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktifuntuk kepen.tingan nasional; (5) terlaksananya Pemilihan Umum yang langsung. umum. "i1ebas dan rahasia dalam tahun 1987. Kelima sasaran tersebut dinamakan Panca Krida Kabinet.

Pada kesempatan itu pula Presiden mengumumkan bahwa Jenderal M Jusuf diangkat menjadi Pejabat Sementara Ketua Bepeka. Pengangkatan ini bersifat sementara. sambil menunggu usul/pertimbangan dari DPR. dan untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Umar Wirahadikusumah yang baru saja dipilih MPR sebagai Wakil Presiden.

JUM' AT, 18 MARET: Presiden Soeharto telah menolak permohonan grasi yang diajukan oleh Imran bin Muhammad Zain. Penolakan ini tercantum didalam suatu Surat Keputusan Presiden yang dikeluarkan pada hari ini. Sebagaimana diketahui pada tanggal 12 Maret 1982 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan hukuman mati atas Imran. la dituduh dan terbukti melakukan tindak pidana subversi.

SABTU,19MARET PukullO.OOpagiini. bertempatdilstanaNegara. Presiden Soeharto melantik menterf-menteri Kabinet Pembangunan IV. Dalam amanatnya. Kepala Negara antara lain menegaskan bahwa dalam sistem kehidupan ketatanegaraan kita yang berdasarkan UUD 1945. Pemerintah tidak menentukan sendiri haluan negara yang akan ditempuh. karena haluan negara ditentukan sendiri oleh rakyat melalui keputusan-keputusan MPR. Dengan cara yang demikian, rakyat secara nyata menentukan nasib dan masa depannya sendiri, menentukan arah yang akan ditempuh dan sasaran apa yang ingin dicapai.

Selan jutnya dikatakan oleh Presiden b.ahwa memahami kehendak rakyat yang disuarakan melalui sidang umum MPR tidak cukup hanya meneliti rumusan-rumusan yang secara resmi menjadi dokumen historis dalam bentuk Ketetapan-ketetapan MPR. Ditegaskannya bahwa yang tidak kalah penting adalah memahami suara hati, pikiran-pikiran dan aspirasi yang mengantarkan lahimya dokumen-dokumen historis itu. Ini berarti kita perlu memahami semangat dan tekad rakyat, yang tidak lain adalah terus meningkatkan, meluaskan, memperbaiki dan memperbarui semua gerak dan hasil pembangunan yang telah kita capai sampai sekarang.

RABU,23MARET BertempatdiIstanaNegara,pukullO.OOpagiini Presiden Soeharto melantik Letjen. LB Murdani menjadi Panglima Angkatan Bersenjata dan Dr Arifin Siregarmenjadi Gubemur Bank Indonesia. Setelah menandatangani naskah pelantikan, Presiden menaikkan pangkat Pangab baru menjadi jenderal berbintang empat.

RABU, 30 MARET Presiden Soeharto pada pukul 10.00 pagi ini memimpin sidang kabinet paripuma bertempat di Gedung Utama Sekretariat Negara. Salah satu keputusan yang diambil didalam sidang tersebut adalah kebijaksanaan untuk mendevaluasikan kurs mata uang rupiah terhadap "... dollar Amerika Serikat. Dengan kebijaksanaan baru yang mulai berlaku pada jam ~ 1.30 pagi ini, kurs tengahrupiah terhadap dollar adalah sebesar Rp970.- Kebijaksanaan itu juga menetapkan bahwa penentuan kurs mata uang asing akan dilakukan dengan sistem kurs mengambang yang terkendali (managed floating rate) sebagaimana yang telah berlaku selama ini.

Menteri Koordinator bidang Ekuin, Ali Wardhana, mengatakan bahwa dengan kebijaksanaan pemerintah itu, sistem lalu lintas devisa bebas tetap dipertahankan. Selanjutnya dikatakannya bahwa Pemerintah memandang perlu untuk melakukan devaluasi rupiah, karena dengan langkah ini Pemerintah akan dapat menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi sekarang ini.

*** Soeharto Media Center